Blog na

SUNGGUMINASA(SI) – Bupati Gowa H Ichsan Yasin Limpo menolak pengajuan anggaran Pilkada Gowa 2010 karena dinilai terlalu tinggi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gowa mengajukan anggaran Rp21 miliar untuk dua putaran. “Saya tolak anggaran pilkada karena terlalu besar,” kata Ichsan kepada wartawan di Kabupaten Gowa, kemarin. Dia menegaskan, pihaknya beberapa kali menghubungi KPU Gowa agar mengurangi besaran anggaran yang diajukan.

Diamengakuherandenganbesaran dana yang digunakan pihak KPU Gowa untuk menyelenggarakan pilkada. Karena itu, dia mendesak dilakukan penghitungan ulang, seperti pengurangan jumlah tempat pemungutan suara (TPS), peninjauanhonorpelaksana, danlain-lain.

Kepala Bappeda Gowa H Baharuddin Mangka menjelaskan, tingginya anggaran yang diajukan KPU Gowa membawa konsekuensi terhadap pemangkasan anggaran beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau bahkan ada yang dihilangkan.Karena itu, pihaknya meminta KPU Gowa mengajukan anggaran ke APBD Gowa perubahan sesuai kebutuhan.
Sementara itu,Ketua KPUD Gowa, Hirsan Bachtiar mengatakan,pihaknya akan membicarakan dengan Bupati Gowa H Ichsan Yasin Limpo, sekaligus melakukan presentasi anggaran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan pengurangan. Dia merinci, rencananya dari Rp21 miliar,Rp13 miliar untuk penyelenggaraan pilkada tahap pertama. Sementara Rp7 miliar untuk tahap kedua.

Selebihnya,untuk honorarium petugas,barang dan jasa, serta biaya operasional. Anggaran-anggaran tersebut sejauh ini belum dikelompokkan. Jika telah dikelompokkan akan kembali dipresentasikan ke Bupati Gowa H Ichsan Yasin Limpo. Menurut dia,ada beberapa faktor yang mendorong KPU Gowa mengajukan bujet sebesar itu.

Antara lain antisipasi lama waktu penyelenggaraan seperti pilkada dua putaran, jumlah penduduk, pemilih, dan jumlah TPS. Jumlah penyelenggara cukup banyak,mulai tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS),kelompok panitia pemungutan suara (KPPS), dan panitia pemutakhiran data pemilih (PPDP).

Selain itu, jumlah pasangan calon dan ada tidaknya sengketa hasil pilkada di MK, ada tidaknya penolakan terhadap tahapan yang memicu gangguan keamanan, juga menjadi pertimbangan. "Semua kebutuhan seperti honor pun mengacu pada pelaksanaan pemilu presiden yang merupakan pemilu terakhir.

Sebab, pasti akan berbeda jika bertolak pada anggaran kebutuhan Pilkada 2005 lalu,seperti kenaikan harga.Apalagi, berdasarkan estimasi, pemilih Gowa diperkirakan terjadi peningkatan hingga 10% dari pilpres lalu," pungkas Hirsan. (arif saleh/herni amir)