Blog na

Makassar, Tribun - Pengurus Besar (PB) Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Luwul (IPMIL) Raya bersama sejumlah politisi asal Tanah Luwu memprotes rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) membangun pabrik kakao di Kabupaten Gowa.

Dalam jumpa pers yang digelar di sekretarit PB IPMIL Raya di Makassar, Kamis (26/2) dini hari, PB IPMIL menilai pembangunan pabrik kakao di Gowa membuktikan bahwa wilayah Luwu Raya selalu dianaktirikan.

Ini membuktikan bahwa penguasa baru di Sulsel sedang membangun dinasti," tegas Ketua PB IPMIL Raya, Abdi Akbar. Belasan mahasiswa Luwu begadang hingga pukul 05.00 di Sekretariat PB IPMIL Raya, Jl Kijang No 65, Makassar. Mereka membahas rencana pemprov membangun pabrik kakao senilai Rp 14 miliar di Gowa.

"Kebijakan ini merupakan tamparan keras bagi Bupati Luwu Utara yang selalu menggembar-gemborkan daerahnya sebagai penghasil kakao," ujar Ketua Pengurus Wilayah (PW) IPMIL Raya Luwu Utara, Andi Riswandi Muchtar.

"Orangtua kami di kampung menghidupi dan membiayai kami dari kakao. Kami siap menyumbang tanah tiga hektare. Kalau perlu, kami tambah dua hektare lagi untuk lokasi pembangunan pabrik itu," tambah Abdi.

Menurut mereka, ketersinggungan mereka sudah lama dipendam. Menurut Abdi, saat pembangunan pabrik rumput laut di Bone, hal itu juga sudah membuat mahasiswa Luwu merasa daerahnya tidak diperhatikan.

"Saat pembicaraan pembangunan pabrik rumput laut itu, Luwu Raya memang tidak pernah dimasukkan dalam nominasi. Padahal sumbangan PAD untuk Sulsel paling besar dari Luwu Raya karena adanya PT Inco," kata Ketua PW IPMIL Raya Luwu, M Asri.

Reaksi Politisi
Rencana pembangunan pabrik pengolahan kakao di Gowa tersebut juga dipertanyakan anggota DPRD Sulsel karena dinilai tidak strategis dan akan menimbulkan biaya tinggi.

"Sentra produksi kakao berada di Luwu, jadi idealnya pabriknya dibangun di situ untuk efisiensi," jelas salah anggota DPRD Sulsel asal Luwu, Buhari Kahhar Mudzakkar.

Menurut Wakil Ketua DPW PAN Sulsel itu, jika pemprov ngotot pabrik pengolahan kakao itu ditempatkan di Gowa, akan memakan biaya tinggi bagi industri karena harus mendatangkan bahan baku ke lokasi pabrik yang jaraknya sekitar 350 kilometer. Buhari mengaku sudah membicarakan masalah itu di DPRD Sulsel.

Faktor Kima
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menunjuk Gowa sebagai tempat pembangunan pabrik pengolahan kakao. Selain karena memerhatikan letak Kawasan Industri Makassar (Kima) yang terdapat tiga pabrik kakao, juga karena pabrik pengolahan kakao sudah disetujui departemen perindustrian dan Gowa dianggap layak.

Kepala Disperindag Sulsel, Amal Natsir, membenarkan hal itu. Menurutnya, pembangunan pabrik kakao di Gowa sudah tepat. Alasannya, pabrik yang menelan dana APBN Rp14 miliar akan diadakan di Gowa nantinya adalah yang sudah diproses di Kima dalam bentuk butter dan tepung. Jadi, bukan bahan mentah yang diolah tapi bahan baku.

"Di Kima saat ini berdiri tiga pabrik yang memproduksi kakao setengah jadi berupa powder dan butter. Ketiga pabrik tersebut dikelola PT Effem Indonesia, PT Cargill Indonesia Cocoa Div, dan Poleko Group. Dua yang pertama adalah perusahaan multinasional yang ikut menentukan dan menguasai pasaran cokelat di dunia. Sedangkan Poleko Group adalah perusahaan swasta nasional yang berpusat di Makassar," jelas Amal seperti dikutip Antara.

Sikap Politisi
Anggota DPRD Sulsel asal Luwu lainnya, Qayyim Munarka, menilai alasan pemprov membangun pabrik di Gowa hanya akal-akalan saja.

"Bagaimana pun, penempatan pabrik akan lebih bermanfaat jika dibangun di sekitar lokasi sentra produksi kakao," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, data Dinas Perkebunan Sulsel mencatat, di beberapa daerah yang merupakan sentra kakao di antaranya Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Palopo, dan Pinrang menghasilkan rata-rata 230 ribu ton pertahun dalam tiga tahun terakhir padahal sebelumnya mampu mencapai 250 sampai 270 ribu ton pertahun.

Buhari berjanji akan mempertanyakan langsung hal itu ke Syahrul. "Kita akan bicarakan dengan Pak Syahrul. Kami akan meminta kepada Pak Gubernur untuk mempertimbangkan lebih mendalam penetapan lokasi proyek yang akan didanai APBN sebesar Rp14 miliar itu," jelas Buhari.

Dia meminta mahasiswa Luwu menahan diri dan menyikapi masalah itu dengan kepala dingin.

Boikot Pemilu
Namun mahasiswa mengancam. Mereka mengaku sudah tak bisa memendam kekecewaan lagi jika pabrik kakao kembali lepas dari Luwu Raya.

"Apa boleh buat. Daripada kami selalu dianaktirikan seperti ini, lebih baik kami bersikap tegas. Kami sampaikan kepada seluruh warga Luwu Raya untuk memboikot pemilu dan segala program pemprov jika pabrik itu tidak dibangun di Luwu Raya," tegas Abdi.(bie/tribun-timur.com)