Blog na

Sungguminasa, Tribun - Gabungan organisasi non-pemerintah (NGO) yang menjadi mitra Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan-Jeneberang (BBWSPJ) menyatakan penolakan terhadap surat keputusan (SK) menteri susulan terkait pengangkatan pejabat pembuat komitmen (PPK) konservasi di BBWSPJ.

Penolakan diberikan karena SK menteri yang resmi telah diterbitkan dan PPK dalam SK atas nama Eka Rahendra tersebut telah dilantik pada 12 Februari 2009. Namun, tiba-tiba muncul SK susulan yang mengangkat Simon.

Padahal, Simon sebelumnya telah menjabat PPK konservasi dan dinilai tidak layak lagi karena banyak pekerjaan yang rusak serta terbengkalai saat dirinya menjabat.

"Karenanya kami (NGO) meminta kepada Menteri PU akan menetapkan kembali SK pertama yang resmi dan pejabatnya telah dilantik 12 Februari lalu. Kami minta menteri membatalkan SK susulan karena saudara Simon, kinerjanya selama ini merugikan masyarakat Sulsel," jelas Koordinator Sekretariat Bersama NGO dari Lembaga Bumi Indonesia (LBI) Sulsel, Andi Irwan, saat jumpa pers di Bakmi Raos Sungguminasa, Selasa (24/3).

NGO yang tergabung masing-masing LBI Sulsel, Lembaga Peduli Pendidikan Kesehatan dan Lingkungan, Pusat Aksi Masyarakat, Yayasan Tiara Hijau Nusantara, dan Pemantau Pelayanan Prima.

Menurut Irwan, surat penolakan tersebut telah dilayangkan ke Menteri PU dan ditembuskan hingga ke Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Ia mengancam akan melakukan boikot jika SK susulan dipaksankan diberlakukan karena dinilai cacat hukum.

Dikonfirmasi per telepon oleh wartawan, Kepala BBWSPJ Is Prasetya Bazuki mengatakan, pemintaan NGO tersebut sulit dikabulkan karena SK itu sudah keluar dan telah dilakukan pelantikan.

Menyangkut sorotan terhadap Simon, katanya, atasan PPK tersebut yang akan memberikan bimbingan atas kekurangan-kekurangan selama dia menjabat PPK lalu. "Saya rasa bukan simon saja yang mengalami hal seperti itu. Hampir semua PPK di balai yang mengalami hal serupa. Kita tetap terbuka bagi NGO untuk melakukan koreksi," jelasnya.(ute/tribun-timur.com)