Blog na

SUNGGUMINASA -- Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa lagi-lagi molor dari jadwal yang ditetapkan, Januari. Pasalnya, hingga pekan kedua di bulan Februari, pihak eksekutif belum juga menyerahkan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ke legislatif. Akibatnya, pembahasan APBD di DPRD Gowa kembali dimundurkan hingga pekan keempat di bulan Februari.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Gowa, Amir Uskara, ditemui di ruang kerjanya, Senin, 9 Februari. Lebih lanjut, Amir mengakui, bila pengunduran pembahasan RAPBD Gowa kali ini adalah untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya, kepada Fajar, di bulan November lalu, ia mengatakan pihak legislatif memberi batas deadline ke Pemkab Gowa hingga Desember.

Lalu kemudian, berdasar dari perubahan anggaran dan program dari masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di jajaran Pemkab Gowa, sebagai imbas dari penetapan anggaran masing-masing SKPD di APBD Perubahan 2008, Pemkab kembali belum bisa merampungkan RAPBD pokok 2009. Dan lagi-lagi, ada pemakluman dari pihak dewan, dengan memberi jadwal deadline penyelesaian RAPBD pokok 2009 hingga akhir Januari.

Tapi ternyata, lagi-lagi pihak eksekutif tidak sanggup merampungkan tugasnya hingga jadwal yang ditetapkan. Hal ini pun diakui Amir. "Untuk hal ini, memang sudah dua kali terjadi perpanjangan waktu penyelesaian RAPBD, sejak bulan Desember hingga Januari. Namun hal itu harus dimaklumi, sebab ini berkaitan dengan anggaran dan program kerja masing-masing SKPD yang memang butuh pembahasan panjang," katanya.

Karena alasan itu pula, pihaknya masih tetap memberi kebijakan pada Pemkab Gowa untuk menyelesaikan draf RAPBD pokok 2009 hingga pertengahan bulan Februari. Berdalih pada penyesuaian anggaran dan program dari struktur organisasi baru bentukan pemkab Gowa, setelah menerapkan PP 41 sebagai dasar acuan dan perda No.7 tahun 2008. Padahal pusat memberi target waktu hingga Februari, pada Kabupaten Gowa untuk menyelesaikan susunan dan pembahasan APBD Gowa.

Untuk diketahui, pengunduran itu sendiri akan menimbulkan reziko. Sesuai aturan, bila pembahasan APBD terlambat dari jadwal yang ditetapkan pusat, ada pemotongan sekira 25 persen pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Gowa dari pusat. Namun demikian, menurut ia, ancaman tersebut bukanlah satu hal yang harus ditakuti.

"Setiap tahun pasti ada ancaman seperti itu, kita berharap Senin depan (16 Februari, red) APBD 2009 Gowa sudah rampung," papar Amir.
Mengenai hal ini, Kepala Kantor Infokom Gowa, Zainuddin Kaiyum mengatakan setidaknya pemunduran penyelesaian RAPBD untuk kali ketiga ini adalah yang terakhir. Sebab menurut ia, tidak ada lagi hambatan secara teknis, hingga sejatinya Senin pekan depan draf RAPBD sudah bisa disodorkan ke DPRD Gowa.

"Kita tinggal merampungkan bentuk laporannya saja, ini masalah administrasi," katanya, ditemui di ruang kerjanya, Senin kemarin.
Lebih lanjut, Zainuddin mengatakan, keterlambatan penyodoran draf RAPBD Gowa selama ini dikarenakan penyesuaian rencana belanja dan pendapatan, untuk menghindari defisit.

"Untungnya masalah itu sudah selesai, karena Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) sudah menetapkan rancangan pendapatan sekira Rp 600 miliar, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga sudah bisa menetapkan rencana anggaran pembangunan tidak lebih dari angka tersebut," ujarnya.

Pernyataan Zainuddin tersebut, diakui Kepala Dipenda, Haruna Rahim saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. "Kita memang agak terlambat, sebab selama ini Pak Bupati menghendaki anggaran tidak defisit, kita sudah menyusun anggaran pendapatan sekitar Rp 600 miliar. Nah, tinggal bagaimana Bappeda menyesuaikan," paparnya.

Diakhir statement Zainuddin mengharapkan, keterlambatan pembahasan RAPBD Gowa tidak sampai menghadirkan penalti dari pusat. "Karena sebenarnya, besar penalti itu tidak ada keputusan resminya, tidak ada surat edaran dari menteri maupun badan keuangan pusat," pungkasnya.(mimi/fajar.co.id)