Blog na

PULUHAN orang berkostum tradisional Makassar sambil menunggang kuda, menyambut kedatangan Perdana Menteri (PM) Malaysia Dato Sri Mohd Najib bin Tun Razak dan rombongan yang tiba di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (15/5).

Kedatangan Dato’ bukanlah kunjungan kenegaraan, melainkan kunjungan keluarga untuk berziarah ke makam leluhurnya, Sultan Hasanuddin, menanam pohon dan meresmikan salah satu jalan di Sungguminasa, Gowa yang mengabadikan nama ayahnya, mendiang Tun Abd Razak, mantan PM Malaysia ke dua yang memerintah di Malaysia sejak 22 September 1970 hingga 14 Januari 1976.

Najib Razak adalah keturunan Raja Gowa atau cucu Sultan Hasanuddin yang kini memegang tampuk kepemimpinan di Malaysia, hal pantas jika Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo bersama kerabat Kerajaan Gowa dan masyarakat setempat menyambutnya secara adat. Najib pernah diberi gelar kebangsawanan Makassar oleh Kerajaan Gowa, dengan julukan I Mappadulung Dg Mattimung, saat kunjungannya September 2008 lalu.

PM kelahiran Kuala Lipis, Pahang, Malaysia, 23 Juli 1953, ini hadir di Gowa bak pulang kampung. “Saya merasa seolah-olah pinang pulang kampung, sirih pulang kandang, karena garis keturunan saya adalah Makassar. Saya putra Gowa,” katanya.

Najib adalah generasi perantau Bugis-Makassar pada abad 18, beranak-pinak di Malaysia dan kini menduduki tampuk pemerintahan tertinggi menyusul ayahnya, Tun Andul Razak. Dianugerahi Doktor Honoris Causa Bidang Ekonomi Politik oleh Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, 10 September 2008, saat masih menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Secara pribadi Najib mengaku sangat menghargai Wakil Presiden Jusuf Kalla, bukan semata karena ada pertalian darah Bugis-Makassar, tapi perwatakan dan keiklasan Jusuf Kalla terhadap hubungan Indonesia-Malaysia. Selain itu, Najib juga mengaku punya kesamaan dengan Jusuf Kalla, sama-sama beristrikan wanita Minang, Sumatera Barat.

Serumpun Tapi Haram

Sementara itu, julukan bangsa serumpun Indonesia-Malaysia, tampaknya tak seindah kenyataan, jutaan warga Indonesia di negeri Jiran tersebut dianggap sebagai “pendatang haram,” meskipun pengendali pemerintahan Malaysia sendiri adalah seorang putra berdarah Indonesia yang leluhurnya ternama di Gowa.

Dekade 70-an kondisi sumber daya manusia di negeri koloni Inggris itu jauh terkebelakang dibanding Indonesia, mereka bahkan memohon bantuan dari Indonesia. Cuma hebatnya, mereka tidak pernah meminta bantuan beras untuk mengenyangkan warganya, melainkan bantuan ilmu melalui pengiriman guru relawan.

Hanya dalam tempo satu dekade, tuan puan di negeri tetangga itu melebihi kepandaian yang diadopsi dari sang guru tetangganya, mereka membangun sekolah dasar hingga perguruan tinggi di semua negeri bagian, menguatkan pondasi ekonomi dari kesesuaian alam dengan membuka jutaan hektare kebun sawit dan kakao, tanpa pernah melambungkan khayalan bombastis untuk membuat pesawat terbang yang pada akhirnya hanya dibeli dengan cara membarter beras ketan, seperti yang dialami Indonesia ketika melepas produk Nurtanio ke Thailand.

Malaysia sengaja membuka lebar pintu tenaga kerja dan warga Indonesia membanjir ke sana mengejar iming-iming ringgit yang menggiurkan, gelombang migran dari seluruh penjuru Nusantara masuk melalui jalur ekspedisi Kalimantan, tak ketinggalan warga asal Provinsi Sulsel mendominasi jumlah pekerja, data statistik salah satu kabupaten di Sulsel yaitu Soppeng menunjukkan bahwa jumlah warganya yang ada di luar lebih banyak ketimbang yang menetap di Soppeng.

Pemerintah Indonesia mengeruk devisa dari tenaga kerja Indonesia (TKI), para tenaga kerja itu dijuluki Pahlawan Devisa, biro pengerah jasa tenaga kerja baik yang legal maupun illegal terus bermunculan. Indonesia pun mencatat sukses yang luar biasa dibidang ‘ekspor tenaga kerja’, selain ke Malaysia juga Arab Saudi.

Dibalik sumber devisa tersebut, tenaga kerja dan pendatang haram di Malaysia menimbulkan ‘perang dingin’ antarpemerintah. Tidak hanya dalam persoalan rebutan Pulau Sipadan dan Ligitan.

Tak sedikit pengguna tenaga kerja di Malaysia berbuat tidak manusia, saudara serumpun dinilai sebagai budak terbeli dan dilabeli ‘orang Indon,’ pendatang haram ditangkapi, dianiaya, sebagian memenuhi penjara atau dipulangkan. Ironisnya lagi, yang tak harampun kadang ikut ditangkapi, seperti yang dialami istri Imran Hanafie, Atase Pendidikan dan Kebudayaan, Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Malaysia, ditangkap polisi karena dikira pendatang haram.

Nasib getir yang dialami saudara serumpun Dato’ tak hanya sebatas itu, generasi TKI ikut menjadi masalah, sekitar 24 ribu anak Warga Negara Indonesia (WNI) usia sekolah, khusus di Sabah, Malaysia, tidak tersentuh pendidikan, anak-anak tersebut tak bisa masuk sekolah pribumi karena diproteksi oleh pemerintah setempat.

Sudah cukup banyak peraturan yang dibuat Pemerintah Indonesia untuk mengatur tenaga kerja, namun belum mampu menghambat arus pendatang illegal ke negara itu, tak salah jika Malaysia gerah menghadapai luapan penduduk yang kian pesat. Dan, Pemerintahan Dato’ Najib pun akan dihadapkan pada dilema, besar kemungkinan karena posisinya sebagai putra berdarah Indonesia, akan semakin membuat warga Indonesia bersemangat untuk migran, tanpa peduli dengan ketegasan pemerintah kedua negara. [M Kiblat Said]