Blog na

GOWA, BKM-- Kebijakan pemerintah pusat yang menyerahkan pengelolaan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) kepada pemerintah kab/kota mendapat kritikan keras dari Bupati Gowa, H Ichsan YL. Menurut Ichsan, kebijakan tersebut bukan hanya menciptakan disparitas antar wilayah, tapi juga berujung pada pemiskinan masyarakat secara tidak langsung.

‘’Saya melihat kebijakan penyerahan BPHTB kepada pemerintah kab/kota hanya menguntungkan kota-kota besar. Banyak walikota dan bupati tidak sadar dengan kebijakan ini. Tapi begitu membelanjakan APBD-nya 2011, baru akan terasa sekali,’’ ujarnya dengan nada tinggi kepada wartawan, usai membuka sosialisasi Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, tentang tahapan persiapan Pengalihan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah, Selasa (28/12), di Baruga Karaeng Pattingalloang, yang dihadiri para notaries, BPN dan perpajakan.

Kritikan soal kebijakan itu, dinilai mantan anggota DPRD Sulsel ini bukan untuk menjadi populis, tapi semata-mata bagaimana melihat kebijakan itu memberikan keuntungan kepada daerah. Dia merujuk bagaimana Kab. Soppeng harus kehilangan uang Rp19 M jika aturan ini berjalan.
Karena itu, dia menegaskan tidak perlu ada rasa eforia atau gembira berlebihan saat kebijakan ini diserahkan, karena ketika tahun lalu pemerintah kab/kota masih dapat Rp 5 M, maka nantinya sejak aturan ini berlaku tinggal Rp 1 M. ‘’Jadi apa yang mesti digembirakan,’’ katanya.

Kritikan Bupati Gowa ini sebagai bagian dari usaha untuk membangun keIndonesiaan yang dinilainya akan terjadi disparitas antar daerah jika ini diberlakukan. Sebab, ada beberapa daerah yang harus kehilangan pemasukan jika aturan ini diberlakukan. Dengan demikian, perlunya kajian yang lebih komprehensif sehingga daerah tidak merasa diakal-akali dengan kebijakan itu.

‘’Kalau tidak, kebijakan ini akan membuat disparitas yang semakin lebar, daya saing semakin lemah, kemiskinan akan semakin besar, dan berujung pada ancaman keutuhan berbangsa,’’ katanya.

Gowa sendiri sebagai daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi 7,8 persen pertahun, dengan adanya kebijakan tersebut tidak terlalu memberikan pengaruh yang siqnifikan, mengingat Gowa 15 tahun ke depan akan tumbuh menjadi kota metropolitan sama dengan Makassar sehingga sangat menguntungkan.

Namun demikian, lanjut Bupati Gowa dua periode ini mengatakan, Gowa tidak boleh hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana daerah selatan mampu membangun dirinya dengan baik, sehingga kebijakan BPHTB ini bisa membawa kemajuan bagi masyarakatnya.

Jika BPHTB katanya tidak memberikan keuntungan kepada Kab/kota, maka ada upaya yang harus dilakukan pemerintah pusat sehingga tidak terjadi disparitas antar kab/kota dengan menarik semua dana sharing ke pemerintah pusat. Bagaimana kab/kota bisa survive, jika dananya kembali berkurang atas kebijakan ini kemudian kembali dibebankan dana sharing. ‘’Kalau pemerintah pusat mau berbaik hati, ya tarik dong dana sharing itu ke pusat, jangan lagi bebankan ke kita,’’ tegasnya. (sar)